Dinas Perikanan

Profile Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut;

1.   Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :  

                a.    Kepala Dinas

                b.    Sekretariat, Membawahi:

1.    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.    Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

                c.    Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, membawahi:

1.    Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

2.    Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;

3.    Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

                d.    Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan, membawahi:

1.    Seksi Diklat, Iptek Pembudiayaan Ikan;

2.    Seksi Pengelolaan Kawasana Budidaya Ikan;

3.    Seksi Pembudidayaan Ikan

                e.    Unit Pelaksana Teknis Dinas;

                 f.     Kelompok Jabatan Fungsional

2.   Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Buru Selatan sesuai Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 43 Tahun 2016 pasal 3.2. tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tersebut dibawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         a. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.  Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Tugas Pokok Dinas Perikanan yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

 

2.  Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.     Perumusan kebijakan bidang Perikanan;

b.     Pelaksanaan Bidang Perikanan;

c.      Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang perikanan;

d.     Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Perikanan;

e.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi bidang perikanan

               b.  UraianTugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perikanan

        Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 43 Tahun 2016 pasal 6 tentang  Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Buru                   Selatan  yaitu sebagai berikut;

   1.  Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan berdasarkan otonom dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

a.  Merumuskan/merencanakan program Dinas Perikanan sesuai Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b.  Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.   Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d.  Membina dan mengendalikan semua urusan pemerintahan bidang perikanan dalam lingkungan Dinas Perhubungan maupun antar organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya;

e.  Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang bidang perikanan;

f.    Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran/rekomendasi penyelesaian dan fasilitas masalah di bidang perikanan;

g.  Menetapkan pedoman berupa tata cara pelaksanaan pelayanan umum bidang perikanan;

h.  Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

i.    Menyelenggarakan tata usaha dinas;

j.    Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan;

k.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas lain di bidang perikanan sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

 

     2.  Sekretariat

(1)   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

(2)   Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a.      Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

b.      Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perikanan;

c.      Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan,  prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat;

d.      Pelayanan administratif dan fungsional;

e.      Perumusan kebijakan umum dinas;

f.       Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

g.      Penyusunan rencana umum dinas;

h.      Penyusunan rencana strategis dinas;

i.       Penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas;

j.       Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas;

k.      Penyusunan penetapan kinerja dinas;

l.       Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

m.    Penyusunan rencana kerja sama;

n.      Pengelolaan data di bidang perikanan;

o.      Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perikanan;

p.      Penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal;

q.      Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

r.       Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

s.      Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

t.       Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.

 

Sekretaris Dinas Membawahi:

a.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.  Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;

c.   Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

d.  Melaksanakan pengembangan pegawai;

e.  Menyelenggarakan analisis jabatan;

f.      Mengelola tata usaha kepegawaian;

g.  Menganalisis beban kerja;

h.  Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;

i.      Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;

j.      Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

k.   Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; 

l.      Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

m. Mengelola urusan rumah tangga;

n.  Mengelola prasarana dan sarana;

o.  Mengelola perpustakaan;

p.  Melaksanakan hubungan masyarakat;

q.  Mengelola perjalanan dinas;

r.     Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

b.  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b.  Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dinas;

c.   Menyiapkan Rencana Anggaran Dinas;

d.  Mengelola administrasi pendapatan;

e.  Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;

f.      Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

g.  Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

h.  Melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data;

i.      Mengelola sistem informasi di bidang perikanan;

j.      Melaksanakan pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang perikanan;

k.   Menyusun rencana umum dinas;

l.      Menyusun rencana strategis dinas;

m. Menyusun rencana kerja dan kinerja tahunan dinas;

n.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

o.  Menyusun penetapan kinerja;

p.  Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

q.  Menyusun rencana pedoman operasional standar pelayanan minimal;

r.     Menyusun rencana kerja sama;

s.   Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;

t.      Melaksanakan pemantauan kegiatan dinas;

u.  Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

v.   Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

w. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

x.   Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;dan

y.   Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

 

    3.  Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

 

a.  Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

b.  Penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

c.   Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

d.  Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

e.  Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;dan

f.    Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan membawahi:

a.  Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

b.  Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH; dan

c.   Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

 

a.  Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Seorang kepala seksi yang mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

c.   Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

f.      Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

g.  Membimbing, membagi tugas,  memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil sesuai tugas dan kewenangannya;

i.      Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil;

j.      Melaporkan hasil kegiatan Seksi Diklat, Iptek, dan Kelembagaan Nelayan Kecil kepada atasan;dan

k.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

b.  Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

c.   Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

f.      Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

g.  Membimbing, membagi tugas,  memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH sesuai tugas dan kewenangannya;

i.      Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH;

j.      Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, TPUPI, dan TPKPIH kepada atasan;dan

k.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

c.  Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

c.   Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

f.      Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

g.  Membimbing, membagi tugas,  memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sesuai tugas dan kewenangannya;

i.      Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

j.      Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan kepada atasan;dan

k.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

    4.  Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:

a.  Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;

b.  Penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;

c.   Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;

d.  Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;

e.  Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;dan

f.    Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan.

 

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan membawahi:

a.  Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

b.  Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;dan

c.   Seksi Pembudidayaan Ikan.

Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan.

 

(1)   Seksi  Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh satu orang Kepala Seksi mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

c.  Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

f.   Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

g.  Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengembangan Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan sesuai tugas dan kewenangannya;

i.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan;

j.    Melaporkan hasil kegiatan Seksi Diklat dan Iptek Pembudidayaan Ikan kepada atasan;dan

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

(2)   Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  pengelolaan kawasan budidaya ikan;

c.  Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang pengelolaan kawasan budidaya ikan dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;

f.   Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengelolaan kawasan budidaya ikan;

g.  Membimbing, membagi tugas,  memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan sesuai tugas dan kewenangannya;

i.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;

j.    Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan kepada atasan;dan

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 (3)   Seksi Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang  pembudidayaan ikan;

c.  Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudidayaan ikan;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi bidang pembudidayaan ikan dengan Unit/Instansi terkait;

e.  Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi Pembudidayaan Ikan;

f.   Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pembudidayaan ikan;

g.  Membimbing, membagi tugas,  memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembudidayaan Ikan;

h.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pembudidayaan Ikan sesuai tugas dan kewenangannya;

i.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembudidayaan Ikan;

j.    Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembudidayaan Ikan kepada atasan;dan

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

     5.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

    dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan.

 

    6.  Kelompok Jabatan Fungsional

       mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

(1)   Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)   Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3)   Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

(4)   Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.